Hukum Investasi

1. Perkembangan Hukum Investasi

Upaya peningkatan penanaman modal di Indonesia, pemerintah Indonesia menyatakan pada konferensi jenewa di Paris pada tahun 1966 bahwa penanaman modal swasta asing akan dirangsang dengan adanya suatu Undang-UndangPenanaman Modal yang barudengan memberikan keringanan pajak dan insentif lainnya.

Ada 9 (Sembilan) pokok yang menjadi persoalan dari koferensi Jenewa ini, yaitu:

  • Kebijakan Pemerintah

Penerpan keijakan pemerintah terhadap penanaman modal dirasakan perlu adanya jaminan kepastian bagi investor asing terhadap kemungkinan adanya perubahan yang sewenang-wenang (Arbitrary Changes) dalam peraturan perundang-undangan terutama yang menyangkut barang-barang impor yang diperlukan bagi proses produksi. Sealin itu syarat bagi investor asing harus cukup kompetitif terhadap Negara lain agar modal asing lebih bersedia masuk ke Indonesia.

  • Jangka waktu berusaha

Jangka waktu berusaha 30 tahun sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dianggap terlalu singkat dibandingkan dengan resiko di beberapa industry yang capital dan labor intensive seperti dalam mining dan manufacturing.

  • Pajak

System perpajakan yang diterapkan harus memberikan perangsang lebih besar bagi investor asing. Pada umumnya, penyederhanaan struktur pajak sangat diinginkan investor asing agar mereka dengan mudah membayar pajak secara lump-sump (flat company tax rate) dan tidak harus menghitung berbagaimacap pajak yang diwajibkan.

  • Peraturan Tenaga Kerja

Dalam peraturan tersebut tidak saja ditentukan hak-hak buruh, melainkan juga kewajibannya sehingga tercipta hubungan yang serasi dalam pencitaan proses produksi.

  • Perlakuan terhadap investor asing

Adanya diskriminasi perlakuan terhadap investor asing dibandingkan dengan perusahaan nasional, dianggap akan mempunyai akibat yang kurang baik bagi kelangsungan investasi

  • Hak atas tanah

Dalam hubungannya dengan pemberian ha katas tanah khususnya mengenai HGU maka perlu dipertimbangkan peberian HGU yang dapat diperpanjang jika dianggap perlu.

  • Infrastruktur

Tersedianya sarana pelabuhan, jalan, pengangkutan udara dengan fasilitas yang cukup baik, merupakan insentif bagi lancarnya kegiatan penanaman modal asing.

  • Iklim usaha

Umumnya penanam modal atau investor asing mengharapkan prosedur perizinan investasi yang sederhana dengan tidak terlalu banyak berhubungan dengan instansi teknis selain yang diberi wewenang untuk memberikan izin penanaman modal.

  • Pengaturan perusahaan

Dengan adanya pengaturan perusahaan, diharapkan masalah penanaman modal asing apat diatasi dengan bijaksana dan sesuai dengan peraturan yag berlaku. Oleh karena iitu pemerintah Indonesia memberlakukan UU No. 1 Tahun 1967 jo. UU No. 11 TAhun 1970 tentang Penanaman Modal Asing san UU no. 6 Tahun 1968 jo. UU No. 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, sebagai pembarua peraturan pemerintah No. 10 Tahun 1959 tentang penanaman modal seperti yang diperintahkan oleh Pasal 62 TAP MPRS No. XXIII/MPRS/1966.

Dalam menggerakkan Investasi di Indonesia, pada masa itu diinventariskan oleh BKPM terdapat beberapa kendala, baik kendala internal maupun kendala eksternal, yaitu :

  1. Kendala internal
  • Kesulitan perusahaan mendapatkan lahan/lokasi proyek yang sesuai
  • Kesulitan memperoleh bahan baku
  • Kesulitan dana/pembiayaan
  • Kesulitan pemasaran
  • Perselisihan/sengketa antara pemegang saham

     2. Kendala eksternal

  • Lingkungan bisnis, baik nasional, regional, dan global yang tidak mendukung, serta kurang menariknya insetif/fasilitas investasi yang diberikam pemerintah
  • Masalah hukum
  • Keamanan, maupun stabilitas politik yang merupakan faktor eksternal
  • Peraturan daerah, keputusan menteri, dan Undang-Undang
  • UU No. 41 tentang Kelautan yang menimbulkan ketidakpastian dalam pemanfaatan
  • hutan bagi idustri pertambangan

Kedua Undang-Undang tersebut dirasa masih belum memenuhi kebutuhan pengaturan berkaitan dengan Investasi, karena tidak sesuai lagi dengan tantangan dan kebutuhan untuk mempercepat perkembangan perekonomian nasional, sehingga dilakukan perubahan atas Undang-Undang tersebut yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM 2007).

2. Pengertian Investasi

Dalam Kamus Istilah Keuangan Dan Investasi digunakan istilah investment yang artinya adalah :

“Pengggunaan modal untuk menciptakan uang baik melalui sarana yang menghasilkan pendapatan maupun melalui ventura yang lebih berorientasi ke resiko yang dirancang untuk mendapatan modal. Investasi dapat pula menunjuk ke suatu investasi keuangan atau menunjuk ke investasi suatu usaha atau waktu seseorang yang memetik keuntungan dari keberhasilan pekerjaan.”

Kamus hukum ekonomi digunakan terminology investment, penanaman modal, investasi yang berarti penanaman odal yang biasanya dilakukan untuk jangka panjang, misalnya berupa pengadaan aktiva tetap perusahaan atau membeli sekuritas dengan maksud untuk memperoleh keuntungan

Investasi sendiri berasal dari kata investment yang berarti penanaman modal. Dalam UUPM 2007 pengertian penanaman modal adalah

“segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usahan di wilayah Negara Republik Indonesia”

Dalam Black’s Law Dictionary memaknai Investment adalah

”The placing of capital or laying out of money in a way intended to secure income or profit from its employment.”

Menurut Salim HS. Dalam bukunya yang berjudul Hukum Investasi di Indonesia memaknai hukum investasi adalah

“keseluruhan kaidah hukum yang mengatu hubungan antara investor dengan penerima modal, bidang-bidang usaha yang terbuka untuk investasi, serta mengatur tentang prosedur dan syarat-syarat dalam melakukan investasi dalam suatu negara”

Dari pengertian tersebut diatas tidak ada perbedaan yang prinsipil antara investasi dan penanaman modal, sehingga investasi dapat juga disebut dengan penanaman modal.

Yang dimaksud modal disini tidak selalu dalam bentuk uang, namun dapat dalam bentuk apapun selama memiliki nilai ekonomis. Merujuk pada UUPM 2007 tentang Penanaman Modal, yang dimaksud dengan Modal adalah

“Aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.”

Jika dikaitkan dengn inbreng suatu persekutuan sebagai induk dari semua wadah kerjasama dapat berupa :

  1. Dana segar (fresh money);
  2. Keahlian (Skill);
  3. Goodwill;
  4. Hak-hak misalnya paten, merek; dan
  5. Mesin-mesin, teknologi.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup hukum investasi dibagi menjadi 3, yaitu:

  1. Hubungan antara investor (penanam modal) dengan negara penerima modal

pada dasarnya investasi sangat diperlukan di Indonesia, guna mendukung adanya pembangunan, megingat adanya perbedaan sudut pandang antara investor dengan penerima modal untuk itu adanya suatu wadah untuk mengakomodir masing-masing kepentingan. Sebagaimana dikemukakan oleh sumantoro yang dikutip oleh hendrik budi untung yaitu :

“motif dari investor dalam menanamkan modal adalah mencari untung. Untuk itu, perlu dicari hubungan antara mtif investor mencari untung dengan tujuan Negara penerima modal yakni usaha untuk mencapai tujuan pembangunan nasionalnya. Agar investor mau menyediakan sarana dan prasarana serta fasilitas lainnya. Sebagai konsekuaensi, maka pemerintah perlu menyelenggarakan perencanaan dengan mantap, termasuk menetapkan kebijakan pelaksanaan dan pengawasan yang efektif, sehingga tercapai tujuan pembangunan nasional. Dengan pendekatan ini, maka peran investor dapat diarahkan ke prioritas pembangunan. Dengan pemdekatan semacam ini, maka teori pembangunan merupakan satu proses kerjasama dan bukan masalah ketergantungan dan bukan pula masalah pertentangan kepentingan.:

Dalam hal ini investasi diagi menjadi 2 jenis, yaitu :

1. Foreign Direct Investment (FDI)

Penanaman modal secara Direct Investment yaitu penanaman modal secara langsung dengan cara baik penanam modal asing yang kemudian disebut Penanaman Modal Asing (PMA) maupun penanam modal dalam negeri yang kemudian disebut Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Pennaman Modal.

Investasi

2. Foreign Indirect Investment (FII)

Penanaman modal secara Indirect Investment biasa disebut sebagai Portofolio Investment, yang berarti pemilik modal hanya memiliki sejumlah saham dalam suatu perusahaan tanpa ikut serta dalam pengelolaan manajemen perusahaan. Pada umumnya tujuan utama investor bukanlah mendirikan perusahaan, melaikan hanya membeli saham untuk dijual kembali, sehingga investor memperoleh hasil yang maksimal dengan rentak waktu yang tidaka terlalu lama. Yang diharapkan oleh investor adalah capital gain. Pengaturan tetang FII ini diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tantang Pasar Modal.

Secara umum dapat disimpulkan tentang perbedaan antara FDI dan FII dapat di lihat pada table berikut ini :

No. FDI FII
1. Transfer asset dari suatu Negara ke Negara lain Perpindahan uang dengan tujuan membeli saham
2. Mendirikan perusahaan Tidak mendirikan perusahaan
3. Perusahaan dikendalikam seluruh atau sebagian oleh pemilik perusahaan Tidak ada pemisahan pemilik dengan manajemen
4. Investasi tidak dapat ditarik setiap saat Investasi dapat dipindahkan setiap saat
5. Membutuhkan kehadiran secara fisik Tidak perlu hadir secara fisik
6. Dasar Hukum Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Dasar Hukum Undang-Undang No. 5 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal
7. Pengelola Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Pengelola Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

2.      Bidang Usaha

Tidak semua bidang usaha yang diperbolehkan untuk dilakukan investasi, terdapat ketentuan-ketentuan serta persyaratan yang perlu dipenuhi dalam hal bidang usaha ini. Ketentuan dimaksud diatur dalam Peraturan Presiden Nomor. 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang selanjutnya disebut Daftar Negatif Investasi (DNI). Dalam DNI tersebut melingkupi bidang usaha yang terbuka, bidang usaha yang tertutup, dan bidan usaha yang terbuka dengan persyartan untuk FDI.

3.       Prosedur dan Syarat-syarat Investasi

Prosedur dan syarat-syarat merupakan tatacara yang ditentukan oleh Negara penerima modal, di Indonesia ditentukan BKPM utnuk FDI dan OJK untuk FII.

3 thoughts on “Hukum Investasi

Add yours

  1. Bacaan yang membrikan pemahaman terbuka…

    Apakah kalau sudah negara memberikan ijin untuk investasi di suatu wilayah terus wilayah tersebut tidak mengizinkan diwilayahnya, bagiamana persoalan tersebut bisa diselesaikan?

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: